Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) hendak merekrut hingga 24.000 calon prajurit Tamtama pada 2025 ini.
Namun, rencana ini menuai sorotan dan kritik dari berbagai pihak.
Banyak di antaranya yang mempertanyakan urgensi dari kebijakan merekrut prajurit Tamtama dalam jumlah besar.
Selain itu, tujuan utama dari perekrutan ini pun dinilai bertentangan dengan fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Para prajurit yang hendak direkrut itu tidak dipersiapkan untuk bertempur.
Mereka dihadirkan guna menjawab kebutuhan di tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
Menurut Wahyu, rekrutmen ini sejalan dengan arah kebijakan pertahanan negara yang tercantum dalam Doktrin Pertahanan Negara 2023, yakni membangun sistem pertahanan mandiri, kuat, dan berbasis kewilayahan.
Sebagai bagian dari implementasinya, TNI AD akan membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Pengamat militer dan Ketua Badan Pekerja Centra Initiative, Al Araf, menilai kebijakan tersebut menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Menurut dia, keterlibatan TNI dalam urusan pertanian, peternakan, dan pembangunan sipil bukanlah bagian dari fungsi militer sebagaimana diatur dalam konstitusi dan Undang-Undang TNI.
Al Araf mengingatkan bahwa jika TNI terlalu sibuk mengurusi sektor di luar pertahanan, maka profesionalisme pasukan akan terganggu.
Bahkan, menurut dia, hal itu bisa berdampak pada melemahnya kedaulatan negara.
“Perekrutan TNI untuk tujuan non-pertahanan itu akan mengancam kedaulatan negara karena TNI akan sibuk mengurusi non-pertahanan ketimbang urusi pertahanan negara,” kata Al Araf.
